adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Program KTP-elektronik di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009. Sejak tahun 2011, KTP non elektronik telah digantikan dengan KTP elektronik yg berlaku seumur hidup.

adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.
Setiap terjadi perubahan Data, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Kini, Kartu Keluarga (KK) dilengkapi QR Code atau barcode. Nantinya, barcode tersebut jika discan akan terhubung langsung ke situs Dukcapil. Selain itu, adanya barcode dalam dokumen kependudukan itu mengurangi kerusakan dan hilang.Tidak lagi dicetak di kertas khusus, namun di kertas HVS putih ukuran A4 80 gram. Tidak ada lagi tanda tangan basah pejabat Dukcapil. Tidak ada cap lembaga/instansi..

adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi NIK sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Menjamin akses sarana umum. Mencegah terjadinya perdagangan anak. Menjadi bukti identifikasi diri saat anak sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk. Memudahkan anak untuk mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.

Layanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) untuk diproses pindah antar Kab/provinsi. Jika telah selesai, lembar SKPWNI tersebut dapat dicetak mandiri oleh pemohon di kertas HVS 80gr ukuran A4. SKPWNI berlaku selama 100 (seratus) hari kerja. Apabila masa berlaku habis dan penduduk tidak melaporkan rencana kepindahan ke daerah tujuan SKPWNI dinyatakan tidak berlaku, Pemohon harus melaporkan dan memohon kembali SKPWNI ke Disdukcapil tujuan pindah